Interkoneksi Siskeudes Mempermudah Proses Pelaporan dan Pengawasan Keuangan Desa

Workshop Sistem Kelola Keuangan Desa di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri. Acara ini dibuka oleh Wakil Bupati Wonogiri Edi Santoso, Rabu (16/10/2019). Foto : Artadi
Workshop Sistem Kelola Keuangan Desa di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri. Acara ini dibuka oleh Wakil Bupati Wonogiri Edi Santoso, Rabu (16/10/2019).

sidorejo-wonogiri.desa.id Pemerintah telah melaksanakan kebijakan dengan melakukan interkoneksi aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dengan aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) milik Kementerian Keuangan. Hal tersebut disampaikan oleh Kasi Sistem Informasi Aset Desa Ditjen Bina Pemdes, Suyadi dalam acara Workshop Sistem Kelola Keuangan Desa yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Rabu (16/10/2019). Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Bupati Wonogiri Edi Santoso dan diikuti oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa se-Kabupaten Wonogiri.

Interkoneksi ini ditujukan untuk penyederhanaan pelaporan keuangan desa. Dengan begitu menyebabkan perangkat desa tidak lagi melakukan input data berulang ke setiap sistem. Sehingga dapat mempercepat proses penyusunan laporan penggunaan dana di desa.

Kasi Sistem Informasi Aset Desa Ditjen Bina Pemdes, Suyadi. Foto : Artadi
Kasi Sistem Informasi Aset Desa Ditjen Bina Pemdes, Suyadi. Foto : Artadi

“Melalui Permendagri nomor 20 Tahun 2018 telah dilakukan standarisasi kode rekening dan nomenklatur kegiatan. Kurang lebih 27 sub bidang dan 175 kegiatan, nomenklatur dan kode rekeningnya sudah sama. Kalau ada muatan lokal daerah untuk kegiatan yang belum tertampung nomenklaturnya, maka pemerintah daerah bisa menambahkan nomenklatur kegiatan.” Kata Suyadi.

Suyadi mengatakan bahwa ada kewajiban desa yang harus dilaksanakan. Pertama kewajiban laporan nomor rekening Kas Desa kepada Kemendagri melalui Bupati. Laporan tersebut untuk memastikan dana desa masuk ke rekening kas desa. Perubahan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 mencantumkan norma bahwa seluruh desa diwajibkan melaporkan nomor rekening kas desanya.

Kedua adalah kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan laporan realisasi semester pertama maupun pertanggung-jawaban APBDes kepada Bupati. Bupati membuat laporan konsolidasi disampaikan kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. Kemendagri ingin melihat apakah ada pendapatan selain dana transfer, yaitu PADes (pengembangan potensi untuk ukuran kemajuan desa).

Terdapat kode rekening tambahan di aplikasi Siskeudes versi terbaru yaitu pada sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan, dan operasional pemerintahan desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019 tentang penyetaraan siltap, beban operasional pemerintahan desa, insentif RT/RW masuk ke beban 70% dari porsi belanja desa dalam APBDes. Tunjangan dan siltap kepala desa dan perangkat desa, serta tunjangan BPD masuk ke beban porsi 30% dalam belanja APBDes.

Perubahan lainnya yaitu penyaringan dan penjaringan perangkat desa mulai bisa dialokasikan. Di bidang pembangunan ada kode rekening untuk pemeliharaan sarana & prasarana transportasi desa. Penambahan kode rekening belanja modal administrasi kegiatan. Belanja barang & jasa ada penambahan belanja uang saku pelatihan/seminar/bimbingan teknis.

Kepala Sub Auditoriat BPK Perwakilan Jawa Tengah, Nelson Siregar. Foto : Artadi
Kepala Sub Auditoriat BPK Perwakilan Jawa Tengah, Nelson Siregar. Foto : Artadi

Sumber dana di desa berasal dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Penerimaan Bagi Hasil Pajak (PBH), Bantuan Provinsi (Banprov), Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK), Pendapatan Asli Desa (PADes), dan lain-lain. Sistem yang dibangun akan mempercepat penyusunan laporan keuangan, pertanggung-jawaban penggunaan dana sampai ke bukti-bukti penggunaan dana. “BPK dalam melakukan audit tinggal melihat laporannya, tidak akan mendatangi desa satu per satu. Jika ditemukan kecurigaan penyelewengan dalam penggunaan dana, barulah dilakukan tindak lanjut langsung ke desa dan pihak terkait.” Kata Kepala Sub Auditorat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah IV, Nelson Siregar.

Berdasarkan hasil survey BPK terlihat bahwa dana desa yang sudah masuk sejak 2015 ternyata tidak ada kemajuan. “Desa yang dulunya berkembang sampai sekarang masih berkembang. Bahkan ada desa yang dulunya berkembang malah turun menjadi desa tertinggal.” Kata Nelson Siregar yang hadir sebagai narasumber.

Keuangan Desa berdasarkan UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang. Keuangan Desa bisa dilihat jika memiliki laporan keuangan. Nelson berharap kedepan ada laporan keuangan desa, bukan hanya laporan pertanggung-jawaban. Sehingga terlihat berapa nilai hak dan kewajiban desa.

Nelson memandang bahwa Dana Desa yang disalurkan saat ini masih belum matching atau cocok dengan kebutuhan setiap desa. Ada beberapa yang tidak mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah.

Nelson menjelaskan cara BPK dalam melakukan pemeriksaan mulai dari melihat laporan pertanggung-jawaban, dilanjutkan ke bukti kualitas dan kuantitas pekerjaan, baru melakukan cek ke pihak ketiga.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Salamat Simanulang. Foto : Artadi
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Salamat Simanulang. Foto : Artadi

Acara Workshop Sistem Kelola Keuangan Desa ini diprakarsai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “BPKP adalah badan eksekutif milik pemerintah sehingga bisa disebut pengawas internal. Sedangkan BPK adalah badan legislatif di luar pemerintah sehingga disebut pengawas eksternal.” Kata Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Salamat Simanulang.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan sistem keuangan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. “Jika partisipatif dan transparansi jalan, maka akuntabilitas akan muncul. Akuntabel artinya apa yang kita kelola, bisa kita pertanggung-jawabkan.” Kata Salamat.

Salamat menjelaskan bahwa untuk pengawasan juga ada aplikasi yang disebut Siswaskeudes atau Sistem Pengawasan Keuangan Desa yang akan digunakan inspektorat untuk melakukan pengawasan terhadap keuangan desa.

Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Wonogiri pada Tahun 2019 kepada 251 desa total dananya sebesar 227,39 Miliar. Penggunaan dana tersebut perlu pengawasan agar dilaksanakan sesuai aturan.

Upaya interkoneksi yang dilakukan pemerintah akan menghubungkan Siskeudes dengan beberapa aplikasi meliputi OM SPAN milik Kementerian Keuangan, Sipades milik Kemendagri, E-Billing milik Dirjen Pajak, dan Siswaskeudes milik BPKP. Data yang diinput langsung bisa diakses oleh pemerintah pusat.

Facebook Comments
About artadiputra 172 Articles
Saya adalah seorang yang selalu ingin memperluas pengetahuan dan bermanfaat bagi banyak orang. Banyak pengetahuan yang saya peroleh secara otodidak. Namun tidak memungkiri bahwa pengetahuan yang saya peroleh secara formal sangat menunjang kemampuan saya saat ini.

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan